OPM Tantang Indonesia Perang Tanpa Menggunakan Bom

Organisasi Papua Merdeka (OPM) akhirnya angkat bicara terkait penyerangan yang mengakibatkan 31 orang tewas di Kabupaten Nduga, Papua.

Jurubicara OPM Sebby Sanbom menyatakan, pihaknya siap berperang dengan Indonesia melalui TNI dan Polri.

Demikian disampaikan Sebby Sanbom dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (5/12/2018).

“Menyatakan Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka bersiap melawan TNI dan Polri,” tantangnya.

Sebby Sanbom menyebut, Distrik Mbua sampai Habema adalah medan perang TPNPB. Bukan Distrik Dal Yigi dan lainnya.

“Jangan menyerang warga sipil di sembarang tempat di Papua,” ucapnya ditujukkan ke TNI-Polri.

Sebby mengungkap TNI dan Polri melakukan operasi militer di Kenyam, Kabupaten Nduga, Selasa (4/12) kemarin.

TNI-Polri, menurut dia, mengerahkan lima helikopter, empat milik TNI Angkatan Udara dan satu milik Polri.

Sebby mengatakan dalam serangan itu dijatuhkan bom peledak kapasitas besar. Dua di antaranya tak meledak dan dua lainnya meledak di udara.

Tak hanya itu, sebutnya, Polri juga mengerahkan 24 kendaraan truk pikap untuk memobilisasi pasukan gabungan memburu milisi TPNPB.

“Tak satu pun bom yang dijatuhkan menyentuh tanah, apalagi melukai milisi TPNPB,” imbuh Sebby.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Organisasi dengan bendera Bintang Kejora itu juga menolak disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Sebaliknya, mereka malah menyebut Indonesia sebagai negara kolonial.

“Kami menyampaikan kepada negara kolonial Indonesia bahwa kami berjuang, bukan KKB, KKSB dan lain-lain,” kata Sebby.

Sebaliknya, apa yang mereka lakukan selama ini diklaim hanya sebagai perjuangan untuk memerdekakan Papua.

“Kami adalah pejuang sejati untuk kebebasan republik West Papua,” tegasnya.

Terkait tewasnya 31 pekerja proyek pembangunan Tran-Papua, Sebby mengakui pihaknya bertanggungjawab atas peristiwa tersebu.

Untuk itu, satu-satunya jalan keluar dan solusi yang bisa meredakan segala masalah di Papua adalah kemerdekaan dan berdaulat sendiri sebagai bangsa.

Bukan dengan pembangunan jalan Trans-Papua maupun pembangunan infrastruktur lainnya.

“Kami tidak butuh pembangunan oleh pemerintah kolonial RI; kami hanya ingin kemerdekaan penuh,” imbuhnya.

Tak hanya itu, OPM juga menuntut agar semua pembangunan infrastruktur segera dihentikan.

“Dan, segera lakukan perundingan antara wakil TPNPB-OPM dan pemerintah RI untuk menentukan masa depan bangsa Papua,” tuntutnya.(jpg/ruh/pojoksatu)