Penyerangan KKB oleh OPM di Papua Didalangi Pihak Asing? Siapa?

Peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, diyakni tidak terjadi secara ‘given’ atau begitu saja.

Setiap penyerangan bersenjata di tanah Papua itu diyakini selalu ada dalang di baliknya.

Begitu juga penyerangan yang mengakibatkan tewasnya 31 pekerja pembangunan Jalan Trans-Papua di Distrik Yigi itu.

Demikian disampaikan Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati kepada Kantor Berita Politik RMOL (grup PojokSatu.id), Rabu (5/12/2018).

“Semua peristiwa penembakan di Papua tentu ada dalangnya. Ini harus segera diungkap,” tegasnya.

Pengajar di Universitas Pertahanan (Uhnan) itu memandang, pelaku penyerangan di Nduga memiliki semangat separatisme yang kuat.

Dalam pandangan wanita yang akrab disapa Nuning itu, aparat keamanan perlu berhati-hati dalam menganalisa dan melakukan pengelompokan para pelaku penembakan.

“Apa yang terjadi dalam waktu belakangan ini terkait Papua juga harus diperhitungkan,” imbuh Nuning.

Lebih jauh, dia juga menyarankan agar keterkaitan pihak asing dalam penyerangan tersebut turut didalami

Sebab, tidak sedikit pers asing yang kini berada di Papua.

“Desepsi atau bukan juga harus jelas,” tegasnya.

Menilik pada proses terjadi penyerangan tersebut, Nuning mengkategorikan peristiwa itu sebagai kejahatan luar biasa.

“Menurut saya ini kejahatan extraordinary yang harus diusut tuntas embrionya,” tambah Nuning.

Di sisi lain, Nuning pun meminta publik tak begitu saja menimpakan kesalahan semata-mata kepada TNI, Polri dan BIN.

Alasannya, ada juga unsur depatemen terkait dan pemda setempat yang harus turut dimintai tanggung jawab.

“Jadi tidak pas kalau hanya TNI, Polri, dan BIN saja,” demikian Nuning.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, pihak Istana telah mengutuk keras peristiwa yang sangat sadis itu.

Moeldoko juga menegaskan, peristiwa tersebut tidak bisa dianggap kriminal murni. Melainkan aksi terorisme.

“Ini bukan hanya aksi kriminal biasa. Ini aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka,” tegasnya.

Untuk itu, mantan Panglima TNI itu juga menyebut bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di papua.

“Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi,” jelas Moeldoko.

Ia juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan melindungi segenap warga sipil, baik warga asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.

Untuk TNI dan Polri, Pihaknya berharap agar tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini.

Ada baiknya tetap berlaku profesional dan proporsional dan tak terpancing melakukan aksi balas dendam.

“Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” harapnya.

Moeldoko menyatakan, pemerintah sudah mengambil langkah dan tindakan atas peristiwa tersebut.

Akan tetapi, pihaknya juga meminta kepada pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda agar tidak menerapkan standar ganda.

Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI, lalu kelompok HAM bersuara lantang.

Maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

“Jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” sindirnya. (pojoksatu.id)